Mahasiswa Kawal Kinerja Pemerintah dan Parlemen

0
1002

GERAKAN mahasiswa pada tahun 1998 yang berhasil melengserkan kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun, terekam dalam sejarah Indonesia. Hingga kini, suara mahasiswa tetap dinantikan untuk mengkritisi pemerintah dan parlemen yang berkuasa. Akankah suara mahasiswa tetap senyaring 16 tahun yang lalu, untuk mengawal jalannya pemerintah dan parlemen baru?

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengucapkan sumpah jabatan di Gedung MPR/ DPR, Senin (20/10). Momen ini menjadi puncak Pemilihan Umum 2014 yang sudah menyita perhatian masyarakat selama satu tahun ini.

Pengucapan sumpah ini mengawali perjalanan pemerintahan yang dikuasai Koalisi Indonesia Hebat selama lima tahun ke depan. Koalisi beranggotakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Nasdem.

Di sisi lain, Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, menguasai parlemen. Perebutan posisi ketua DPR dan ketua MPR dimenangkan secara mutlak oleh Koalisi Merah Putih.

Dengan situasi perpolitikan seperti itu pasti menarik perhatian masyarakat, tak terkecuali mahasiswa. Masyarakat pun berharap pemerintah maupun parlemen bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok apalagi diri sendiri. Kalau mereka melenceng, pasti rakyat tak mau diam.

Di tahun 1998, mahasiswa mendirikan tonggak sejarah dengan melahirkan era reformasi. Sejak saat itu, pendapat masyarakat bisa disampaikan secara terbuka. Mahasiswa pun bebas menyampaikan kritikan terhadap pemerintah dan parlemen.

Lalu, saat ini, bagaimana sikap mahasiswa yang harus mengawal kinerja para penguasa penentu kebijakan untuk rakyat?

Ibadi Mulyatama, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang, mengatakan, mahasiswa merupakan salah satu fondasi untuk membangun demokrasi Indonesia. Untuk itulah, mahasiswa bisa melakukan dalam berbagai cara untuk menyikapi perpolitikan Indonesia.

”Secara pasif, mahasiswa wajib mengamati dan mencermati perkembangan politik saat ini. Namun, jangan hanya mencermati, mahasiswa juga bisa mengkritik pemerintah dan parlemen melalui bantuan media massa. Sampaikanlah pendapat kita melalui pers yang masih menjadi acuan bagi masyarakat,” ujar Ibadi.

Media sosial

Sikap kritis tak harus ditunjukkan dengan turun ke jalan. Ismaul Choiriyah, mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, mengusulkan, mahasiswa bisa menyampaikan pendapat maupun kritik lewat media sosial.

”Disadari ataupun tidak, wawasan politik masyarakat Indonesia sudah mulai terdidik dan terbuka. Sebagai generasi muda bangsa, mahasiswa bisa mengawal proses perpolitikan Indonesia melalui media sosial,” katanya.

Ismaul mencontohkan berbagai pendapat dan kritik terhadap parlemen ramai di media sosial saat pengesahan RUU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD. ”Generasi muda itu wajib berpikir kritis. Jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan rakyat, generasi muda harus memimpin di garis depan untuk mengevaluasi. Kritikan yang diberikan sebagian masyarakat terhadap RUU Pilkada menunjukkan masyarakat sudah berperan aktif mewujudukan demokrasi Indonesia tanpa rasa takut,” kata Ismaul.

Sementara itu, Salehati, mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, Makasar, mengatakan, satu hal yang harus kita ingat dan menjadi tujuan kita bersama adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi.

”Nah, di sinilah mahasiswa mengambil peranan dalam masyarakat. Sebagai agen perubahan, mahasiswa telah membuktikan peranannya di masa lalu, seperti pendirian Boedi Oetomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, demonstrasi 1966 hingga pada reformasi 1998, kini saatnya, kita harus mengambil peran dalam demokrasi,” katanya.

Hendana Pristiwan, mahasiswa Jurusan Oseanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang, mengatakan, mahasiswa bisa turun ke jalan berdemo apabila pemerintah dalam hal ini presiden terus-menerus diganggu oleh MPR/DPR.

”Demo ke jalan merupakan jalan terakhir. Sekarang ini mahasiswa bisa mengeluarkan petisi dan bersikap melalui tulisan-tulisan di media sosial atau pers,” tegasnya.

Paling depan

Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia Lentera Anak Bangsa Mohammad Khotim mengatakan, dalam sejarah bangsa ini, mahasiswa selalu mengambil tempat paling depan dalam perubahan.

”Di masa pemerintahan Soekarno, mahasiswa melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) berunjuk rasa besar-besaran saat banyak kebijakan yang dianggap tak berpihak kepada rakyat. Begitu pula di era reformasi,” kata Khotim.

Khotim mengatakan, bila dikaitkan dengan kondisi sekarang, saat Indonesia sedang berada dalam euforia politik, mahasiswa harus tetap menjaga momentum yang sudah dicatat sejarah. ”Mahasiswa harus tetap menjadi pengawas dan pengkritik pemerintahan yang berdiri di barusan paling depan. Saat ini, banyak sekali media yang bisa digunakan untuk menyampaikan kritik. Manfaatkan semua media untuk melindungi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Untuk itu, tetaplah pasang mata dan telinga mengawal jalannya pemerintahan baru.

LEAVE A REPLY