Terungkap! USU Menyabet Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik

0
896

anakusu.com-Medan : Universitas Sumatera Utara meraih peringkat ke-6 nasional dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Tahun 2015 kategori PTN. Penyerahan penghargaan dilaksanakan secara simbolis di Istana Negara, Selasa (15/12/2015) oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Hadir dalam kesempatan itu para Menteri terkait di antaranya Mensesneg Prof. Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara serta pejabat tingg negara lainnya.

Pj Rektor USU Prof. Subhilhar, PhD didampingi Sekretaris USU Drs. M. Lian Dalimunthe,  MEc., Ac dan Kepala Humas USU Bisru Hafi, S.Sos, MSi, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan yang diraih USU. Penganugerahan ini merupakan penghargaan atas kerja keras seluruh civitas akademika dalam meyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurut Pj Rektor USU ini, di era keterbukaan informasi sekarang ini, penyelenggara layanan publik termasuk perguruan tinggi harus dapat membuka diri dan wajib menginformasikan hal-hal yang menyangkut kepentingan publik.

 

Sementara itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya menyatakan, untuk mewujudkan Pemerintah yang Terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, perubahan mentalitas atau perubahan pola pikir, mindset di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik. Detik ini bisa trending topic-nya mama minta pulsa, detik selanjutnya bisa berubah jadi papa minta yang lain, kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi itu sontak mengundang tawa para hadirin yang sebagian besarnya merupakan menteri, kepala daerah, dan pimpinan lembaga negara. Presiden mengingatkan bahwa saat ini sulit menutupi kinerja buruk karena masyarakat memiliki banyak ruang untuk menyampaikan temuan di lapangan melalui medsos.
“Keterbukaan informasi perubahannya sangat cepat. Jangan harap bapak bisa menutupi kalau ada sesuatu yang tidak baik, era keterbukaan tidak bisa dicegah,” kata Jokowi. Dengan menggunakan teknologi informasi, kata Presiden, Pemerintah menyediakan berbagai informasi aktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya secara cepat. “Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat akan bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan,” ucap Presiden.

Saat ini, lanjut Presiden, kita berada dalam era baru dimana pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Rakyat menginginkan transparansi, menginginkan keterbukaan informasi publik. Rakyat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat yang interaktif, yang dialogis. “Rakyat menginginkan pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat,” ujar Presiden.

 

Penganugerahan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Tahun 2015 merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat, dan dilaksanakan dengan penilaian yang sangat ketat. Diawali dengan pengiriman borang ke seluruh lembaga atau badan publik dan kemudian untuk dikirim ulang kembali. Setelah borang kuesioner diterima dilakukan uji penilaian langsung melalui website ke lembaga yang dianggap layak dan jujur dalam melakukan pengisian. Tahap berikutnya laporan dilakukan verifikasi dan visitasi secara langsung dengan wawancara, ungkap Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono dalam laporannya.

 

Berikut lembaga-lembaga yang menjadi penerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015.

 

Universitas
1. USU
2. UGM
3. UNIBRAW
4. UI
5. UNPAD
6. Universitas Bengkulu
7. Universitas Jambi
8. ITS
9. Universitas Lambung Mangkurat
10. UIN Sunan Gunung Jati

 

Kementerian

KemenPAN, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan.

 

Lembaga Negara

Arsip Negara Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bank Indonesia, Komisi Yudisial, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, Kejaksaan Agung, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengawas Keuangan.

 

Lembaga non struktural

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, KPK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Dewan Keamanan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Dewan Pertimbangan Presiden, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Komnas HAM.

 

Provinsi

Aceh, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan.

 

BUMN

PT Pelindo III, PT Adhi Karya, PT Taspen, PT KAI, PT Bio Farma, PT INTI, Perum Perhutani, Bank Tabungan Negara, Perusahaan Listrik Negara, PT Jasa Raharja.

 

Partai Politik

Gerindra, PKB, PAN, PKS dan Partai Nasdem.(humas)

 

Sumber : Usu.ac.id

LEAVE A REPLY